Kepengurusan MUI Kota Pariaman Ternyata Sudah Berakhir.

Fitrison :  Kita Akan Gelar Musda Bulan Januari 2017 Ini

Pariaman, BANGUNPIAMAN.COM---Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pariaman, sudah berakhir sejak tahun 2010, lebih kurang enam tahun silam. Artinya, sudah harus dilakukan Musyawarah Daerah (Musda) untuk memilih pengurus baru, untuk periode 2015-2020.

Sekretaris MUI Kota Pariaman, Drs. H. Firtrison Efendi, ketika dikonfirmasi beberapa waktu lalu, membenarkan SK MUI Kota Pariaman, sudah berakhir. “Benar SK MUI Kota Pariaman telah berakhir," katanya.

Namun, Firtrison Efendi membantah SK MUI berakhir tahun 2010. Tetapi katanya, habisnya SK MUI Kota Pariaman tahun 2013. Ketika diminta nomor SK dan tanggal SK dia terdiam dan tidak mau menjelaskan.

Namun Fitrison, menambahkan akan melaksanakan Musda pada Januari 2017 ini dan ketika ditanya lagi, apakah sudah terbentuk Panitia Musda, Firtrison kembali terdiam dan tidak mau menjelaskannya. SK MUI Kota Pariaman yang berakhir tahun 2010 tersebut, Nomor : 001/SK/MUI-SB/II/2006.

Surat Keputusan MUI Sumatera Barat itu, ditanda tangani selaku Ketua Umum, Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, MA dengan Sekretaris Umum, Drs. H. Syamsumir Saibun. Beberapa orang yang ada dalam susunan Dewan Penasehat sudah meninggal dunia.

Dan begitu pula dalam sturktur kepengurusan Dewan Pimpinan Harian, disamping ada yang meninggal dunia dan sudah banyak yang pindah tugas keluar dari Kota Pariaman. Untuk memilih Pengurus salah satu caranya melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) sesuai Bab II Pasal 7 Pedoman Rumah Tangga Maajelis Ulama Indonesia.

Salah seorang Ulama Kota Pariaman, Drs. Miftahuddin, ketika diminta komentarnya mengatakan, Pengurus lama wajib melaksanakan Musda dan dia harus bertanggung jawab sampai terpilih pengurus baru dan kalau tidak mampu harus menyatakan mundur.  Jadi tidak ada alasan untuk menunda lagi pelaksanaan Musda,” ujar Miftahuddin. 

Menurut informasi surat pemberitahuan dari MUI Provinsi Sumatera Barat, untuk menyuruh melaksanakan Musda sudah ada beberapa kali datangnya, tetapi tidak pernah dibawa ke dalam rapat pengurus untuk membicarakannya.
“Sehingga tidak jelas banang merahnya, kenapa belum juga ada Musda MUI Kota Pariaman,” tukuk Miftahuddin menimpali.

TKA/WIS