Indra wati (40 tahun) warga kampung lambah berharap ada perbaikan rumah layak hunyi dari pemerintah, agar anaknya bisa tinggal nyaman. (Fhoto : Heri Martoni ) |
Sebut saja Indra Wati ( 40 tahun), warga korong kampung lambah, Nagari Limau Purut, Kecamatan V Koto Timur, Padang Pariaman ini beberapa waktu lalu mengukapkan kisah perihnya bertahan hidup demi menghidupkan anaknya enam orang untuk mendapatkan pendidikan, disamping juga menpertahankan kehidupan bersama keluarganya.
Ibu rumah tangga ini kembali mengungkapkan bahwa biaya yang dibutuhkan setiap hari mencapa Rp 50, sementara suaminya hanya bekerja sebagai kuli serabutan yang berpenghasilan Rp 300/ minggu. Dengan penghasilan sebanyak itu, tentu sangat jauh dari kecukupan dalam memenuhi kebutuhan. Tambah, zalerman suaminya. " anak yang sekolah sekarang ada empat orang, dua orang di sekolah menengah Pertama dan dua di sekolah dasar.
Demi memenuhi biaya hidup , terpaksa menjadi tukang cuci kerumah penduduk yang membutuhkan jasanya itupun upah yang diterima jauh dari yang diharapkan. Namun, dari pada tidak makan mau apa lagi" ungkap IRT ini dengan wajah pasrah.
Sementara itu, rumah yang ditempati jauh dari layak huni jika hujan tiba airnya lansung masuk kedalam rumah karena atapnya sudah banyak yang usang dan bolong-bolong." Terkadang terbesit di pikiran, kapan badai ini berlalunya, biar kehidupan yang terang bisa di rasakan layaknya kehidupan warga lainya" tuturnya dengan mata berkaca-kaca.
Terpisah Tokoh Masyarakat Kecamatan V Koto Timur Eric Strada, S.Pd.I beberapa waktu lalu Mengukapkan sangat menyayangkan warganya yang bertahan hidup seadanya, Mestinya pemerintah tidak mempokuskan Acuan program perlindungan sosial ( PPS) 2001 tahun lalu karena datanya Kurang valid, ditambah usia data sudah lima tahun tentu sudah cacat.
Akibatnya Program yang ada dipemerintah tidak terjangkau pada seluruh masyarakat. Program PKH Raskin, KIP, KIS tidak maksimal. " Saat ini Kecamatan V Koto Timur Masih banyak warga yang miskin, sesaui data yang ada sekarang tercatat 1000 Warga masuk kategori miskin. Namun tidak bisa menikmati program dari pemerintah yang bersifat positif tersebut. Ungkap Ketua Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan V Koto Timur ini. Kembali menambahkan agar pemerintah melalui SKPD terkait agar mempalitkan data biar singkron dengan program yang ada. Sehingga masyarakat bisa bisa menikmatinya, harapnya.
Sementara itu, Agus Suryadi S.Pd.I Wali Nagari Limpur Purut, saat dikomfirmasi membenarkan bahwa ada lima kepala keluarga (KK) warga kita yang memiliki rumah tidak layak hunyi." Sebagai pemerintahan Nagari, kita sudah mengusulkan kepada dinas sosial, dan telah dilakukan pendataan kepada warga kita. Namun, aplikasinya sampai saat ini masih sekedar cerita saja.
Kembali menegaskan, jika ada program pemerintah tentang bantuan rumah tidak layak hunyi kepada masyarakat jangan sampai pemanis dibibir saja. Berikan secepatnya agar warga kita tidak terlena dengan program bagus. "Tapi hasilnya aluhualam," ungkapnya mengakhiri.
HERI MARTONI
Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih