Walikota Pariaman Menyerahkan Jawaban Terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Pariaman, Kepada Ketua DPRD Fitri Nora |
PARIAMAN --- Walikota Pariaman, Genius Umar menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD Kota Pariaman terhadap Nota Keuangan Walikota Pariaman tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020 pada Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Pariaman, Selasa (15/6/2021). Sebelumnya masing-masing fraksi telah menyampaikan pandangan umum terhadap LKPD TA 2020.
Menjawab pandangan umum yang disampaikan oleh Life Iswar dari fraksi Golkar, Genius Umar menyampaikan bahwa terkait dengan sumber pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat/daerah lainnya dan pengoptimalan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat disampaikan bahwa Pemerintah Kota Pariaman secara intensif telah melakukan upaya-upaya dalam rangka mencari sumber lain pendanaan pembangunan Kota Pariaman,
“Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2020 telah dilaksanakan beberapa pekerjaan (proyek) yang sumber pendanaannya dari Pemerintah Pusat dan dari dana CSR antara lain: pembangunan Pasar Rakyat Pariaman, lanjutan Water Front City, pembangunan Talao Pauh, dan lain-lain," ungkapnya.
Walikota Pariaman Genius Umar Bersama Wawako Mardison Mahyuddin |
Genius juga menjelaskan terkait orientasi belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi.
“Pada TA 2020 Pemko Pariaman telah memenuhi indeks dimaksud dengan menetapkan anggaran pada bidang pendidikan 20% dan kesehatan lebih dari 10 % serta beberapa program kegiatan seperti bantuan BLT untuk masyarakat terdampai Covid-19 dari anggaran bersumber dari BTT, serta memperioritaskan beberapa program kegiatan di OPD untuk peningkatan perekonomian masyarakat di Kota Pariaman. Dan sejak 2018 untuk meningkatkan pendidikan di Kota Pariaman Pemko Pariaman melalui program SAGA SAJA telah memberikan bantuan beasiswa kepada masyarakat miskin di Kota Pariaman untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi”, ulasnya.
Sementara terhadap pandangan umum dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang disampaikan oleh Asman Tanjung, dapat dijelaskan bahwa upaya Pemerintah Daerah untuk menghadapi lonjakan suspect Covid-19, mulai ketersediatan obat-obatan, fasilitas kesehatan khusus penanganan pasien Covid-19 dan hal-hal pendukung lain.
Dalam hal ini Pemko Pariaman pada tahun 2021 sedang melakukan beberapa upaya seperti refocussing anggaran Tahun 2021 untuk penangan Covid-19 pada bidang kesehatan Rp 32 M dan penanganan dampak ekonomi sebesar Rp29 M atau 8% dari Anggaran APBD Kota Pariaman.
Disamping itu kami juga telah mengaktifkan Satgas Covid-19 dalam pencegahan atau memutus rantai penyebaran Covid-19, sehingga Kota Pariaman menjadi daerah yang terbaik dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat dalam beberapa bulan tekahir dan bahkan sampai dengan saat ini.
Lebih lanjut, jawaban atas pandangan umum yang disampaikan Harpen Agus Bulyandi dari fraksi Gerindra, peningkatan capaian PAD Kota Pariaman TA 2020 yang secara persentase sangat rendah.
“Pemko Pariaman melalui OPD terkait telah melakukan beberapa inovasi dan kebijakan. Melalui OPD terakit telah melakukan optimalisasi PAD seperti untuk masuk objek wisata pantai Pariaman akan kita atur dengan pintu masuk melalui dua titik yaitu Pantai Gandoriah dan Pantai Kata dan pintu keluar satu titik di Pantai Cermin dan untuk masuk objek wisata ini akan diberlakukan karcis serta pemungutan parkir bagi kendaraan yang masuk. Serta bekerja sama dengan Kejaksaaan Negeri Pariaman untuk memotivasi maysarakat/pelaku usaha di Kota Pariaman agar lebih sadar dan mau membayar pajak/retribusi daerah”, tambahnya.
Kemudian, pandangan umum dari Fraksi Bulan Bintang Nurani yang disampaikan oleh Riko Saputra terkait dengan pengentasan dan mengurangi penggangguran telah dilaksanakan program-program pada OPD terkait baik yang didanai oleh APBD maupun APBN. Dapat diinformasikan bahwa penurunan kemiskinan di Kota PAriaman tahun 2020 adalah yang tertinggi di Sumatera Barat yaitu 0,66% dari 4,76% tahun 2019 menjadi 4,10 % pada tahun 2020.
Selanjutnya, fraksi Keadilan Demokrat yang disampaikan oleh M. Yasin, bahwa kinerja sektor pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah berhasil meraih capaian PAD diatas 95 persen.
“Kami ucapkan terima kasih dan terkait kendala apa yang dihadapi sektor retribusi dan sektor PAD lainnya, sehingga beroleh capaian yang rendah. Ini disebabkan terjadi kendala teknis dan non teknis dalam pelaksanaan dan pencapaian terget retribusi yang telah ditetapkan. Namun tentu saja peningkatan PAD terutama dari sektor retribusi daerah selalu menjadi concern kami untuk mengoptimalkan pengelolaan retribusi daerah dan menggali potensi-potensi retribusi daerah yang ada,” sebutnya.
Sementara pandangan umum dari Fraksi Nasdem yang disampaikan oleh M. Taufik mengenai dampak realisasi anggaran dengan kondisi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dimana kita dari sektor pertanian dengan program pemuda bertani untuk mengurangi lahan kosong yang ada di Kota Pariaman sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Diinformasikan juga bahwasanya pertumbuhan ekonomi di Kota Pariaman sekarang ini 2,95 persen, sedangan di Provinsi Sumbar minus dua.
Lebih lanjut, Genius sampaikan bahwa semua masukan, saran dari masing-masing fraksi telah kami terima. Kami Pemko Pariaman dan OPD terkait akan terus melakukan perbaikan ditahun ini dan tahun mendatang.
“Terima kasih atas apresiasi DPRD Kota Pariaman atas apa yang telah dilaksanakan oleh Pemko Pariaman. Harapan kami apa yang disampaikan kepada dewan, dapat dibahas dan diproses sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku," pungkasnya.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pariaman, Fitri Nora didampingi Wakil Ketua Mulyadi dan dihadiri, Wakil Walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin, Forkopimda, Staf Ahli dan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. (Harsy)
Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih