Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Padang Pariaman Muhammad Fadhly. Fhoto Fauzi Al Azhar |
PARIT MALINTANG--Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Muhammad Fadhly, Selasa (22/09/2021) dihadapan peserta Rapat Harmonisasi Program Destana dan Jalur Evakuasi Bencana berkesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap pemanfaatan data kependudukan yang digunakan dalam mengkaji potensi bencana di kabupaten Padang Pariaman.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Padang Pariaman Drs. Rahmang, MM., Direktur Kesiapsiagaan BNPB Dra. Eni Supartini, MM beserta rombongan, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Prop. Sumbar yg diwakili oleh Indra Veri, Direktur Kogami Tommy Sugiarto.
Fadhly menyampaikanl menyampaikan pentingnya pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik.
Namun demikian, Fadhly mengingatkan untuk mengikuti regulasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup danTata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Dalam hal ini,
Dinas Dukcapil Padang Pariaman dan BPBD telah memandatangani perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pemberian izin akses dengan user dan password.
Muhammad Fadhly juga menjelaskan tentang pengembangan aplikasi yang saat ini diujicobakan pada satu nagari yang telah memiliki peta digital dengan batas nagari yang jelas, yaitu nagari Seulayat Ulakan.
“Agar inovasi ini bisa terlaksana berkelanjutan, perlu kolaborasi dari berbagai stakeholder diantaranya BPDB, Dukcapil, DPMD, Dinas Kominfo, pemerintah kecamatan, pemerintah nagari dan masyarakat,” jelas Muhammad Fadhly.
Dengan membuka aplikasi berbasis GIS tersebut, dapat dilihat jumlah data keluarga berdasarkan koordinat yang telah didata sebelumnya oleh BPBD Kabupaten Padang Pariaman.
Kepala BPBD Kabupaten Padang Pariaman Budi Mulia ST MT menjelaskan pembangunan aplikasi berbasis peta GIS ini dibangun atas semangat untuk membangun sebuah data base bencana yang dapat diakses dimanapun dengan berbagai elemen data bencana yang akan terus dilengkapi.
Selain itu, menurut Budi Mulia aplikasi ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan tindakan mitigasi maupun pasca bencana yang akan memudahkan penanganan bencana.
“Data kependudukan juga akan memudahkan pemerintah untuk merencanakan anggaran dan sumberdaya lainnya untuk kegiatan dan program kesiapsiagaan bencana,” jelas Budi Mulia.
Wakil Bupati Padang Pariaman, Drs. Rahmang MM menyampaikan bahwa aplikasi ini akan didukung untuk terus dikembangkan serta direplika ke nagari-nagari lain.
Namun sebelumnya perlu dikembangkan agar semakin kaya fungsi guna pelaksanaan mitigasi bencana. Direktur Kesiapsiagaan BNPB Dra. Eni Supartini, MM juga menyampaikan harapannya agar pengembangan aplikasi ini juga mendukung dan dapat di overlay ke aplikasi BNPB InaRisk.
(FA/WIS)
Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih