Tiket Masuk Objek Wisata TMSBK/Benteng Fort De Kock Bukittinggi Masih Tarif Lama

 

Objek wisata Kebun Binatang dan Benteng Bukittinggi sangat diminati wisatawan lokal dan domestik. Fhoto : Foto,hend

BUKITTINGGI, Karcis masuk ke objek pariwisata di Bukittinggi masih dengan tarif yang lama. Hal itu disampaikan Hendry Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Kadisparpora) kota Bukittinggi, Kamis (16/6/2022), kemarin.

Seluruh objek wisata berbayar di kota Bukittinggi harga tiketnya masih tarif yang lama, saat ini belum ada wacana atau kajian terhadap hal itu. kenaikan tiket masuk objek wisata berbayar terakhir adalah pada Tahun  2019 lalu.

"Belum lama ini dijelaskan, harga tiket masuk di Taman Marga Satwa Budaya Kinantan Bukittinggi  (TMSBK) dan Taman Panorama Lobang Jepang belum ada kajian untuk menaikannya, "ungkap Hendry.

"Belum ada kajian untuk dinaikkan, itu tidak bisa dilakukan saat ini mengingat TMSBK selain sebagai sumber pendapatan daerah juga kami wajib menjaga konservasi flora dan fauna sekaligus edukasi sejarah,"jelas Hendry.

la menyebut harga tiket di TMSBK dan Benteng Fort De Kock masih dengan harga tiket untuk anak-anak Rp20 ribu, Dewasa Rp25 ribu dan Turis Mancanegara Rp40 ribu.

"Sementara untuk Objek Wisata Panorama Lobang Jepang masih dengan tarif untuk Anak Rp10 ribu, Dewasa Rp15 ribu dan Turis Mancanegara Rp20 ribu," jelasnya.

Hendry mengatakan, untuk menaikkan tarif retribusi harus membutuhkan kajian dan pertimbangan bersama, tidak bisa dilakukan tanpa pertimbangan secara menyeluruh.

Hendry menegaskan akan adanya peningkatan  kualitas dari objek wisata khususnya TMSBK dan Benteng Fort De Kock tahun ini.

"Penambahan satwa diupayakan seperti unggas dan reptil, saat ini kami perlu harga pembanding dari pihak ketiga, revitalisasi akan dibuat Benteng Menyala hingga malam bisa dikunjungi, langkahnya dengan membenahi lampu penerangan, pemaksimalan teater yang sudah dibangun dan rencananya tahun ini selesai," tambahnya.

Pengembangan objek wisata baru yang berada pada lahan masyarakat,  maka strategi pengembangannya mesti berbasis masyarakat peran pemerintah daerah sebagai fasilitator akan dioptimalkan, sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat besar, hal ini sedang kita lakukan kajian bersama UNAND. (KH)