Jelang Tahun Baru 2023, Pemerintah Propinsi Sumbar Gelar High Level Meeting

PARIAMAN --- Jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bertempat di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah Sumatera Barat, Padang, Rabu (21/12/2022).

Kegiatan yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joynaldi ini dihadiri oleh perwakilan kepala daerah se-Sumbar termasuk Wakil Wali Kota Pariaman, Mardison Mahyuddin dan beberapa daerah lainnya.

Audy Joynaldi menyambut baik terselenggaranya forum silaturahmi seperti ini sebagai media komunikasi yang efektif dan strategis antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota.

“Kita fokus mengoordinasikan TPID agar terus aktif melakukan sejumlah langkah pengendalian di provinsi dalam rangka menjaga inflasi yang rendah dan terkendali ,” ujarnya.

Dikatakannya, dengan kegiatan ini kita dapat berkolaborasi, khususnya dalam hal ini menciptakan situasi yang kondusif menyambut perayaan hari raya Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023.

“Pentingnya High Level Meeting TPID jelang HBKN Nataru 2023 bertujuan untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan dan BBM juga kestabilan harga di masing-masing daerah di Sumbar ,” ujarnya.

Audy menegaskan hal-hal yang harus dilakukan dalam pengendalian inflasi menghadapi Nataru dalam rangka antisipasi adanya gejolak kenaikan harga beberapa komoditas tertentu dan menjamin ketersediaan stok bahan pokok dan barang strategis lainnya karena adanya peningkatan volume konsumsi.

Ia menghimbau agar seluruh anggota TPID Sumbar sedari awal harus mampu mengantisipasi berbagai risiko kenaikan harga jelang Natal dan Tahun Baru 2023.

“Untuk itu, kita perlu menciptakan komunikasi yang efektif kepada masyarakat melalui himbauan agar bijak dalam konsumsi dan belanja khususnya kebutuhan bahan pokok menjelang hari natal dan tahun baru. Peningkatan permintaan akan mendorong peningkatan harga kebutuhan bahan pangan,” tuturnya.

Kepala Bank Indonesia Wilayah Sumbar, Wahyu Purnama memaparkan, Sumbar masuk ke dalam komoditas penyumbang inflasi nasional. Tahun 2023 mendatang diprediski menjadi tahun yang gelap dan keterpurukan sektor ekonomi diberbagai daerah. Oleh sebab itu, pemerintah mulai dari pusat hingga dearah sangat mengantisipasi terutama pada harga pangan.

Wahyu menuturkan, perhatian kita tidak hanya pada dampak inflasi saja namun kepada pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada angka kemiskinan.

Dapat kita ketahui, bahwa perekonomian Sumbar pada triwulan III 2022 tumbuh sebesar 4,54 persen, melambat dibandingkan dengan triwulan II 2022 sebesar 5,08 persen. Pertumbuhan ekonomi Sumbar ini tercatat lebih rendah dibandingkan pertumbuhan wilayah Sumatera sebesar 4,71 persenm, namun lebih rendah dibandingkan dengan Nasional sebesar 5,72 persen.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2022 didorong oleh normalisasi permintaan pasca HBKN Idul Fitri dan kebijakan penyesuaian harga BBM. Namun demikian pertumbuhan ekonomi mampu ditopang oleh membaiknya aktivitas masyarakat sejalan dengan target vaksinasi yang semakin baik dan adanya momentum HBKN Idul Adha 2022. Perlambatan pada sisi lapangan usaha terjadi pada LU Pertanian, LU Perdagangan, dan LU Industri Pengolahan. Sementara dari sisi pengeluaran juga terjadi perlambatan pada konsumsi RT dan Investasi.

Ia menjelaskan,  bahwa secara keseluruhan tahun 2022, inflasi Sumbar mengalami peningkatan cukup tinggi, diperkirakan meningkat pada kisaran 6,7 – 7,2 persen. Salahsatu faktor pendorong inflasi Sumbar ialah, peningkatan permintaan yang cukup tinggi seiring dengan pulihnya perekonomian. Penyesuaian harga BBM khususnya BBM bersubsidi oleh pemerintah akibat kenaiakan harga energi global termasuk minyak mentah.

Wahyu menyebutkan, rekomendasi upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan saat ini dengan cara memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) Intra Kawasan guna mengurangi disparitas harga dan mendistribusikan pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit.

“Mendorong kerjasama antara Kota Padang dan Kota Bukittinggi dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang menjadi sentra produksi komoditas pangan khususnya beras ,” pungkasnya mengakhiri. (R/Harsy)