Menganalisis Kebijakan Pemerintah, Kenapa Ibukota Negara Harus Segera Dipindahkan

Oleh : Fidia Dwi Nayla/Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas

Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 29 April 2019 Jokowi mengumumkan akan memindahkan Ibu Kota Negara keluar dari pulau jawa namun belum diketahui akan dimana dipindahkan. 

Nama Ibu Kota Baru merupakan IKN (Ibu Kota Nusantara) dan pada 26 agustus 2019 presiden Jokowi akhirnya mengumumkan dimana lokasi Ibu Kota baru. IKN terletak di Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara atau PPU.

Mengapa Jokowi memutuskan Kalimantan yang akan menjadi Ibu Kota Baru?

karena Jokowi dan pemerintah sudah melakukan kajian dan pengamatan dimana lokasi yang benar benar strategis dan ideal untuk membangun Ibu Kota adalah PPU Kalimantan Timur. 

Presiden Jokowi juga menyebutkan keunggulan Kalimantan Timur menjadi tempat yang strategis salah satunya adalah minimnya resiko bencana disana seperti bencana tsunami, gempa bumi, banjir, gunung berapi, dan kebakaran hutan. 

Yang kedua Kalimantan Timur juga disebutkan tempat strategis karena berada ditengah tengah indonesia, dan yang paling penting banyaknya tersedia lahan yang dikuasai pemerintah dan milik negara. 

Selain itu, Kaltim juga memiliki infrastruktur yang bagus dan lengkap yang membuat pemerintah dan presiden jokowi memilih Kalimantan Timur menjadi Ibu Kota baru.

Alasan Ibu Kota Negara dipindahkan bukan hanya untuk semata mata menghambur hamburkan uang negara dan sebagainya.

Presiden Jokowi memiliki cukup alasan yang jelas mengapa Ibu Kota Negara harus segera dipindahkan.

Yang pertama, beratnya beban yang ditanggung oleh pulau jawa terutama DKI Jakarta karena padatnya populasi disana. Hal ini akan menyebabkan polusi udara yang buruk, tingginya angka kemacetan,dan banyaknya terjadi urbanisasi. 

Yang kedua, tidak meratanya ekonomi yang terjadi di dalam pulau jawa dan di luar pulau jawa. Jika IKN dipindahkan maka pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata akan terjadi di seluruh indonesia. 

Mengapa demikian? karena sejak dulu, Jakarta dikenal sebagai pusat segala hal seperti politik, pemerintahan, teknologi, budaya, ekonomi. Yang terakhir merupakan yang paling penting. 

Jakarta sudah terancam akan tenggelam karena tingginya penggunaan air tanah hingga terkikisnya permukaan daratan oleh gelombang laut atau Abrasi.

Selain itu Jakarta merupakan tempat rawan terjadinya bencana alam terutama banjir. Tak heran sekali kalau kita sering mendengar dan melihat di tv kalau jakarta selalu mengalami kebanjiran. tidak hanya banjir, jakarta juga rawan terhadap gempa bumi dan tsunami.

Namun, masih banyak masyarakat yang menolak proyek IKN karena dianggap menghambur hambur kan uang. Banyak yang bilang mengapa tidak mencari solusi yang lain saja? mengapa harus Ibu Kota nya yang pindah ?

Penolakan terhadap proyek IKN seringkali dipandang sebagai pemborosan uang oleh sebagian masyarakat. Mereka berpendapat bahwa anggaran yang besar yang dialokasikan untuk proyek ini seharusnya digunakan untuk kepentingan lain, seperti peningkatan pendidikan, atau kesehatan. 

Alasan ini mencerminkan keprihatinan masyarakat terhadap efisiensi penggunaan dana publik. 

orang orang juga bilang walaupun ibu kota dipindahkan, jakarta juga akan tetap macet, polusi udaranya juga akan tetap buruk. 

Jadi kenapa harus Ibu Kota Negara nya yang pindah dan bukan mencari solusi yang tepat untuk Jakarta seperti memfokuskan peningkatan infrastruktur dan pengelolaan yang lebih baik di Jakarta.

Ketua Umum IARKI, Sibarani Sofian, menekankan bahwa pembangunan IKN Nusantara perlu mempertimbangkan 3 aspek yaitu biaya, waktu, dan kualitas.

“Kalau saya boleh memilih, IKN ini sekali-kalinya seumur hidup membuat ibu kota baru. Jadi saya lebih cenderung memajukan kualitas, cari dana yang benar, dan waktunya harus lebih baik, serta masuk akal,” katanya dikutip dalam Youtube Ikatan Arsitek Indonesia, Kamis (27/1/2022).

Pembangunan IKN bukan solusi yang buruk. Karena, proyek IKN dapat menyelematkan Jakarta dari kerusakan yang lebih parah karena makin padatnya populasi dan semakin buruknya populasi disana. 

Selain itu, proyek IKN juga bukan merupakan proyek yang menghambur hamburkan uang negara karena adanya jajaran konglomerat yang berinvestasi di proyek IKN yang diungkapkan oleh Gibran Rakabuming pada saat debat Cawapres. (***/)