Pemko Bukittinggi Gelar FKP Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025

Pemko Bukittinggi, Senin 26 Februari 2024 Mengelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025. Foto : Nas

BUKITTINGGI – Bapelitbangda Kota Bukittinggi gelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, di balairung Rumah Dinas Walikota Bukittinggi, Senin (26/2/2024).

Dihadiri, Sekretaris Daerah Martias Wanto, narasumber dari Universitas Andalas, Dr. Fajri Muharja, SKPD, seluruh Kepala Bagian Sekretariat Daerah, seluruh Camat dan Kelurahan, Instansi vertikal, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, Swasta dan perbankan, Lembaga profesi, organisasi masyarakat, LSM, dan Niniak Mamak, Bundo Kanduang, serta tokoh agama.

Ketua Pelaksana Rony, yang juga Kabid PPEPD Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda)  dalam sambutannya menjelaskan, tujuan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD kota Bukittinggi tahun 2025 adalah untuk mendapatkan masukan dan saran penyempurnaan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Bukittinggi tahun 2025.

Walikota Bukittinggi melalui Sekretaris daerah Martias Wanto menyampaikan melalui forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (FKP-RKPD) diharapkan dapat mengukur dan dapat memberikan ruang atau koridor yang akan dikerjakan oleh pemerintah tahun depan dan tahun-tahun berikutnya.

“Melalui FKP RKPD juga dapat melihat sejauh mana rancangan tersebut tercapai,” ucapnya.

Kepala Bapelitbangda, Robby Novaldi menyampaikan, secara sistematis RKPD menjadi patokan untuk mencapai tujuan, demi tercapainya tujuan tersebut pemerintah juga menyusun RKPD sesuai dengan sumber daya yang ada, melalui transfer keuangan dari pusat yang sedang ditahap penyusunan anggaran.

Maka Pemko Bukittinggi memproyeksikan dengan melihat target-target pendapatan asli daerah tahun sekarang.

“Transfer pusat dan pembiayaan tahun ini maka kita proyeksikan di tahun 2025 keuangan kita lebih kurang senilai Rp. 800 Miliyar. Inilah yang menjadi rancangan dilihat melalui prioritas daerah kita,” terangnya.

Selanjutnya target dan capaian dalam indikator makro dan pembangunan dalam bidang ekonomi ditahun 2020 terdampak Pandemi mengalami penurunan namun di tahun 2022 sudah mengalami peningkatan dan untuk tahun 2023 kita masih menunggu realisnya.

Sementara itu dalam indikator makro dan pembangunan tingkat kemiskinan di Kota Bukittinggi tahun 2023 dalam RKPD ditargetkan 4,84 persen, namun hasilnya tingkat kemiskinan di tahun 2023 tersebut mencapai 4.11 persen, maka di tahun 2025 Pemerintah Kota Bukittinggi mentargetkan tingkat kemiskinan di kota Bukittinggi sebesar 3.99 persen.

Nasumber Dr. Fajri Muharja mengatakan, kajian dilihat dari ekonomi Kota Bukittinggi 2010-2022, volume ekonomi masih tergolong kecil di Sumatera Barat untuk ukuran kota yang sudah terkenal sejak lama. Kota terpadat di Sumbar dengan lahan terbatas.

Kota Bukittinggi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Jika ada krisis dampak tidak dalam, namun recoverynya lambat. Income per kapita Penduduk tertinggi di Sumbar, namun pengeluaran perkapita penduduk rendah.

Kontribusi perdagangan Dominan terhadap Produk domestik regional bruto (PDRB) Bukittinggi dan tertinggi di Sumbar. Sepertiga Eko dalam PDRB Bukittinggi adalah sektor jasa 4 dan 5 sektor. Industri olahan meningkat dengan pesat namun proporsinya masih tergolong kecil.

Kemudian, share sektor perdagangan Bukittinggi dalam Perdagangan Sumbar tergolong kecil. Kontribusi pariwisata terhadap PDRB tertinggi dan berada diatas rata Nasional, Provinsi Sumbar dan Kota lainnya. ( Nas/rl)