 |
PADANG- perbukuan di Sumatera Barat sungguh memprihatinkan dan menyedihkan. Tidak adanya kepedulian pihak pemerintah daerah, maraknya buku bajakan hingga adanya anjuran penggunaan buku bahan ajar fotocopy di kalangan akademisi di perguruan tinggi.
Demikian terungkap pada pertemuan Gabungan Toko Buku Indonesia (GATBI) dan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Sumatera Barat, Sabtu (1/2/2025) di Sari Anggrek Jalan Permindo Padang.
Pertemuan dihadiri Ketua IKAPI Sumbar Purwadi, SE, Ketua GATBI Sumbar Novic, Wakil Ketua GATBI Sumbar Resthy Anggreta Sari, Sekretaris DPD SatuPena Sumatera Barat Armaidi Tanjung, dan duapuluhan penerbit di Sumatera Barat yang beralamat di Padang, Padang Pariaman, Solok, Agam, Pasaman, termasuk dari UNP Prof. Rahadian Z, S.Pd, M.Si.
Menurut Novic, kondisi perbukuan di Sumatera Barat dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang sangat memprihatinkan. Baik dari sisi jumlah toko buku di Sumatera Barat, distribusi buku bajakan yang makin marak, penjualan buku online yang lebih murah karena hasil bajakan.
“Disamping itu, pembelian buku oleh pihak sekolah dan lembaga pendidikan tinggi terpusat di tingkat nasional. Sehingga buku-buku yang diterbitkan penerbit di daerah tidak diberi ruang untuk dibeli sekolah, karena tidak tercantum di katalog buku yang diizinkan dibeli dari dana BOS misalnya,” kata Novic yang juga Sekretaris IKAPI Sumbar.
Dikatakan Novic, perlu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasinya sehingga dunia perbukuan kembali bergairah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa.
Dengan pelantikan kepala daerah yang baru di Sumbar pada 6 Februari 2025 ini, mudah-mudahan ada regulasi dari pemerintah daerah Sumbar dan kabupaten/kota di Sumbar memberi ruang yang mencerahkan bagi perbukuan.
Ditambahkan Resthy Anggreta Sari, GATBI Sumbar pernah memiliki anggota 300 toko buku. Tapi kini yang tergabung GATBI tidak lebih dari jumlah jari di tangan. Mereka berguguran tidak bisa lagi bertahan karena dunia perbukuan tidak lagi diperhatikan pemerintah daerah.
“Dulu pemerintah daerah melarang masuknya toko buku dari pusat (Jakarta) ke Kota Padang. Sehingga memberi ruang toko buku daerah bertahan. Selain itu, sekolah dilarang menjual buku, karena yang boleh menjual buku hanyalah toko buku,” kata Resthy.
Resthy juga menyebutkan, adanya pihak kampus yang hanya meminta ebook, sungguh membunuh dunia perbukuan. Saat ini semakin sepi mahasiswa datang ke toko buku mencari buku.
“Karena di kampusnya mahasiswa tidak lagi “dipaksa” belajar dengan buku. Tapi cukup dengan ceramah, jurnal, dan sumber di internet. Buku yang bertahan hanya buku anak-anak, agama, Alqur’an. Sedangkan buku perguruan tinggi dan umum semakin terpuruk,” kata Resthy.
Sekretaris SatuPena Sumbar Armaidi Tanjung menyebutkan, dunia perbukuan tidaknya hanya penerbit dan toko buku. Tapi di situ ada penulis sebagai pihak yang melahirkan ide-ide, pemikiran, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai yang harus diperhatikan.
“Selama ini memang tidak ada perhatian dari pihak pemerintah daerah terhadap penulis-penulis lokal di sumatera Barat. Mereka dibiarkan berjalan sendirian. Padahal, para penulis itulah yang melestarikan nilai-nilai, mewariskan kekayaan intelektual, mengabadikan kebudayaan anak bangsa, kepada generasi hari ini dan masa depan,” kata Armaidi Tanjung penulis puluhan buku ini.
Dikatakan Armaidi Tanjung, tahun 2008 Pemerintah Daerah Sumatera Barat pernah memberikan perhatian kepada penulis di Sumatera Barat. Bentuknya, memberikan bantuan dana sebesar Rp 5 juta untuk naskah buku bernuansa Sumatera Barat yang layak terbit , tapi terbentur biaya penerbitannya. Naskah yang berhak menerimanya, setelah diseleksi oleh tim bentukan Pemerintah Daerah Sumatera Barat.
“Kebijakan ini patut dilaksanakan kembali oleh kepala daerah yang dilantik pada 6 Februari 2025 sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia perbukuan,” tutur Armaidi Tanjung mengakhiri. (R/*)
Mohon Berkomentar Dengan Bahasa Yang Sopan. Terima Kasih